IT Compliance & Security Assurance

Sederhanakan Proses Governance, Risk, & Compliance (GRC)

Platform manajemen yang mumpuni mengawal status kepatuhan (Compliance) Anda mulai tahap asesmen awal, mitigasi kritis, pemantauan tanpa-henti, sampai ke fase Audit Ready yang absolut.

Governance Risk Compliance Ecosystem

Solusi Terpadu Manajemen GRC

Lacak, kelola, serta integrasikan postur tata kelola dan kepatuhan dalam instrumen lengkap.

Automated Compliance Management

Otomatisasi berbagai tugas manajemen dan penilaian kepatuhan IT untuk divalidasi dengan standar industri secara otomatis.

Risk Management

Analisis pusat mengenai risiko keamanan IT dan data secara dinamis. Tetapkan prioritas bahaya dan pandu rencana strategis secara terarah.

Dynamic Reports & Documentation

Hasilkan bukti kepatuhan IT secara otomatis dalam persiapan audit, termasuk kebijakan, prosedur, dan manual yang relevan.

Continuous Monitoring

Kepatuhan adalah proses berkelanjutan. Pemindaian reguler untuk mengonfirmasi keamanan endpoint sejalan dengan kerangka kerja di industri.

Roadmap to Audit Ready

Perjalanan metodologi konklusif menuju kesempurnaan kepatuhan regulasi industri.

Tahap 1

Assess & Identify

Penilaian awal secara komprehensif untuk celah kontrol dan regulasi saat ini.

Tahap 2

Manage & Mitigate

Memitigasi setiap ancaman berdasarkan matriks skala serta penyelarasan regulasi.

Tahap 3

Monitor & Track

Pemantauan konstan dari aktivitas agar infrastruktur selalu siap setiap saat.

Tahap 4

Audit Ready

Fase akhir laporan dokumentari valid untuk dipresentasikan saat audit kepatuhan.

Fitur Platform GRC Berkualitas

Penyelarasan keamanan dinamis demi menjawab laju modernitas tata kelola teknologi yang makin rumit.

Industry Standard Frameworks

Mendukung framework paling dominan seperti NIST CSF, HIPAA, PCI, CMMC, SOC 2, GDPR, hingga ISO 27001.

Fully Automated Action Management

Mengumpulkan sinyal log dengan mulus, mensegmentasi profil perangkat guna eksekusi perbaikan berkelanjutan.

Customizable Policies & Procedures

Sederet panduan prosedur standar operasional (SOP) siap-pakai serta modifikasi tak terbatas.

Optimalkan Pertumbuhan Tanpa Takut Risiko Audit

Percayakan rutinitas Governance, Risk Management & Compliance perusahaan Anda pada standar otomasi terbaik di industri.

Wujudkan Kepatuhan Regulasi yang Terukur bersama Layanan GRC Indonesia

Berlakunya UU PDP (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi), regulasi manajemen risiko TI dari OJK/Bank Indonesia, serta tuntutan mitra bisnis global menjadikan ISO 27001 sebagai keharusan strategis bagi perusahaan. Melalui layanan GRC Indonesia (Governance, Risk & Compliance), One Data Asia mendampingi organisasi Anda menyelaraskan kebijakan tata kelola, asesmen risiko siber, serta implementasi kontrol teknis agar siap menghadapi audit kapan saja.

Pendekatan Praktis One Data Asia untuk UU PDP & ISO 27001

  • Gap Assessment & Risk Register: Pemetaan alur pemrosesan data pribadi (Record of Processing Activities / RoPA), analisis dampak perlindungan data (DPIA), dan identifikasi celah terhadap 93 kontrol ISO/IEC 27001:2022.
  • Penyusunan Kebijakan & SOP Keamanan Informasi: Pembuatan dokumen kebijakan akses, klasifikasi data, manajemen insiden, dan Business Continuity Plan yang aplikatif.
  • Implementasi Kontrol Teknis Terbukti: Berbeda dengan konsultan yang hanya menyerahkan tumpukan dokumen, kami juga membantu menerapkan kontrol teknis yang diwajibkan auditor—mulai dari Robusta SIEM, JumpCloud SSO/MFA, Security Awareness Training, hingga BCDR & DR Drill di dalam ekosistem IT Management.

Pelajari langkah praktis kepatuhan di artikel UU PDP: Kewajiban Perusahaan Soal Data Pribadi dan Persiapan Sertifikasi ISO 27001.

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions About Governance, Risk & Compliance (GRC)

Technical and business answers regarding deployment, licensing, and 24/7 managed support from One Data Asia.

UU PDP mewajibkan setiap Pengendali dan Prosesor Data Pribadi untuk menerapkan langkah teknis dan organisasional guna melindungi data pelanggan maupun karyawan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif hingga denda maksimal 2% dari pendapatan tahunan perusahaan.